Kamu dan Hujan

Hujan, apa kabarmu?

Dulu kau senantiasa kutunggu,

saat aku butuh kau untuk menyamarkan air mataku.

Air mata yang tak ku ingin seorang pun tahu.

Hujan, kini habis sudah air mataku.

Namun bukan berarti aku tak lagi menunggumu.

Meski kini matahari telah menyinariku,

aku tetap rindu rinaimu wahai hujan.

Hujan,

debar itu sesungguhnya sudah kembali teratur detaknya

rindu itu sesungguhnya sudah tak sama lagi besarnya

tapi toh kaki ini masih terpasung di tempatnya

enggan meninggalkan wajah sayu yang menyejukkan mata

enggan terpisah

Masih dengan Surat

kemarin aku rindu kamu
ibarat pecandu rindu sabu
dari ujung kepala hingga ke ujung kuku
kemarin ketika rasa ini menghinggapiku
aku kemudian berlari ke mimpiku
mencari-cari kamu disana untuk memuaskan dahagaku
hari ini ketika kamu tak mampu kuraih dalam nyata
pun tak lagi bisa sekedar kutemui dalam mimpi
hatiku terasa seolah tak berpenghuni

kamu, dimana?

Surat untuk kakakku

Baru saja datang ke salah satu sisi dari bagian hidupmu yang maya. Aku tak pernah berani mengetuk pintu atau hanya sekedar mengucap salam apalagi menyapa, sampah. Seketika, benar-benar tak ke kenal siapa dia?? bukan orang yang ku kenal dulu.

Rindu

Hari ini
Sepertinya ingin berhenti merindu
Kalau dengan Rindu saja, tak dijinkan

Karyawan Tambang Demo Disnaker Kukar

Sejumlah karyawan perusahaan tambang batu bara PT Wijaya Mandiri, kontraktor PT Geoservice yang berlokasi di Kecamatan Sanga-Sanga, Kamis (3/6/2010) di halaman Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kukar.

Mereka menuntut gaji dan upah lembur yang belum dibayar oleh perusahaan bersangkutan. Massa pendemo yang berjumlah kurang lebih dua puluh orang itu akhirnya diterima perwakilan Disnakertrans di salah satu ruangan.

Disnaker Kukar Panggil Perusahaan Tambang

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kukar memanggil PT Terusan Raya, Selasa (8/6/2010) untuk menjelaskan alasan mereka tidak menjalankan lima kesepakatan antara pekerja dan perusahaan yang digelar 5 April 2010 lalu.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja Disnakertras Kukar Panut dalam pertemuan dengan pekerja PT Terusan Raya di Disnakertrans, Kamis (3/6/2010).

Panut mengatakan, Disnakertrans akan memanggil paksa perusahaan jika tidak hadir tiga kali panggilan. Perwakilan pekerja, Surip mengatakan, lima kesepakatan hasil mediasi tripartit tersebut terkait dengan pembayaran gaji mereka selama dua bulan yang belum terbayarkan. “Kami belum puas, sampai perusahaan datang dan bertemu di Disnaker,” katanya.

Bupati Terpilih Dapat PR Soal Tambang

Bupati terpilih Kukar 2010-2015 bakal mendapat banyak pekerjaan rumah (PR) soal pengelolaan tambang batu bara di Kukar. “Keberadaan jumlah KP yang termasuk paling banyak di Indonesia dan di dunia seharusnya menjadi tantangan buat Bupati terpilih, sekaligus pekerjaan rumah untuk menata tambang batu bara yang tidak merusak lingkungan,” ujar Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim Kahar Al Bahri, Rabu (2/6).

Jatam mencatat, jumlah KP di Kukar sejak 2005 sampai 2010 mencapai 749 dengan rincian Penyelidikan Umum sebanyak 167 KP, eksplorasi sebanyak 344 KP, eksploitasi sebanyak 238 KP. Luas areal KP sampai 2010, tercatat 1.725.231,41 hektare (ha). Kahar mengatakan, penambahan jumlah KP di Kukar menurut analisis Jatam, disebabkan karena intensitas pergantian Pj Bupati yang membuka peluang diterbitkannya izin KP.

“Penerbitan KP adalah penyedia uang yang cepat, namun semuanya habis untuk biaya politik,” katanya.

Terkait data KP yang belum rampung di Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kukar, Kahar mengatakan, pendataan terhadap perubahan status KP seharusnya bisa terpantau secara berkala. Seharusnya pendataan tidak membutuhkan waktu lama, karena jumlah KP yang hanya ratusan. Bukan ribuan seperti jumlah pegawai atau Tenaga Tidak Tetap Daerah (T3D) Kukar.

Anggota Komisi I DPRD Kukar Baharuddin Demmu mengatakan, jika Pj Bupati Kukar dan Kepala Distamben Kukar tidak mengetahui pasti jumlah KP di Kukar, lantas siapa yang harus bertanggungjawab.

“Seharusnya ada evaluasi per tri wulan terhadap SKPD itu, sehingga jangan Pak Sulaiman sebagai Pj ditanya soal KP tidak tahu,” ujarnya.

Baharuddin mengatakan, Kukar sangat naif jika tidak memiliki data pasti jumlah KP dan baru melakukan pemutakhiran data di tengah persoalan lingkungan seperti banjir yang diakibatkan dari aktivitas tambang.

“Jangankan pengelolaan lingkungan, jumlah KP yang seharusnya jelas datanya karena teregistrasi di komputer tidak tahu, begitu naifnya. Berapa lama pemutakhiran data, masa tiap bulan tidak ada update. Harus ada pembenahan administrasi. Data itu tidak boleh disembunyikan.” katanya.

Belum lagi dengan pengawasan terhadap lingkungan di wilayah tambang batu bara yang memiliki akses jauh dari pusat Kabupaten Kukar. Komisi I DPRD Kukar yang membidangi lingkungan hidup sangsi dengan kemampuan Distamben Kukar dan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kukar untuk mengawasi 749 KP dengan personel pengawasan yang tidak sampai 100 orang. “Tambang lokasinya jauh, apakah Distamben dan BLHD sudah melakukan pemantauan sesuai Tupoksinya,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Kukar Marwan, mengatakan, Pemkab Kukar ke depan perlu melakukan evaluasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak memiliki manajemen administrasi dan pendataan yang baik. “Yang jadi pertanyaan, apa saja kerja mereka selama ini,” katanya. Dengan data akurat yang tersedia, Marwan yakin siapapun yang akan menjadi Kepala SKPD akan dengan mudah menentukan prioritas program yang akan dilaksanakan. “Memang seharusnya, Pemkab menempatkan pejabat pada tempatnya yang sesuai,” katanya